Belajar dari Bupati Bojonegoro

Rasa-rasanya sudah lama sekali saya tidak mengikuti training motivasi. Suatu kegiatan dimana seseorang menyampaikan nasehat-nasehat, dibantu dengan peralatan audio visual kadang-kadang sampai membuat kita menangis. Mungkin terakhir kali mengikuti training semacam ini ketika SMA dulu. Sekarang sudah saya sudah tidak tertarik dengan hal seperti itu.

Namun hari ini saya serasa mendapatkan motivasi dan energi yang luar biasa. Motivasi ini didapat bukan dalam acara training motivasi, lalu yang menyampaikan bukanlah seorang motivator atau dai, namun dari seorang bupati. Dialah Pak Suyoto bupati Bojonegoro yang ternyata kader Muhammadiyah.

Pak Suyoto diundang dalam event Muktamar IMM di Solo untuk menjadi salah seorang pembicara bersama pak Nurdin Abdullah bupati Bantaeng salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Tema yang diangkat dalam seminar ini adalah "Pemimpin Lokal untuk Indonesia Berkemajuan". Dua bupati yang diundang ini merupakan contoh pemimpin yang sukses di daerahnya masing-masing.

Ada cerita menarik dari pak Suyoto, beliau ini kader Muhammadiyah.Beliau menjadi salah satu ketua PP Pemuda Muhammadiyah, lalu pernah aktif juga di Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam pada zaman Pak Amien Abdullah. Namun beliau menjadi bupati di Bojonegoro yang mayoritas orang NU.

Apa rahasianya? Yang jelas beliau itu orang baik dan merakyat dalam artian sebenarnya. Beliau sangat sering silaturahim dengan warga sebelum terpilih, sehingga warga pun simpatik. Malah ada yang bilang begini, "Pak Suyoto itu baik, sayang ya dia Muhammadiyah!", Ya namun dikarenakan Pak Suyoto ini tulus, maka beliau terpilih juga.

Lalu beliau cerita,pernah suatu kali beliau diundang oleh ISNU (Ikatan Sarjana NU) dalam sebuah acara. Lalu dalam forum tanya jawab ada salah seorang peserta yang bertanya, "Kenapa ya di Bojonegoro ini mayoritas NU tapi yang menang Pak Suyoto yang Muhammadiyah?" Pak Suyoto menjawab, "Kenapa NU kalah disini? Soalnya orang-orangnya kayak kamu! Ego ke-NU-anmu masih kuat, sehingga orang-orang tidak simpatik. Sedangkan saya saat melayani warga saya tidak melihat dia Muhammadiyah atau NU, Muslim atau non-Muslim, saya hanya melakukannya sebagai manifestasi Islam yang rahmatan lil 'alamin". (RK)

Ini ada wawancara Mbak Najwa dengan beliau:
http://www.youtube.com/watch?v=Ow8i3nDmbIs

Kisah Toleransi KH Idham Chalid dan Buya Hamka Dalam Qunut Subuh

Ada sebuah kisah yang patut kita teladani sebagai umat Islam dalam menjaga ukhuwah. Kisah yang terjadi antara pemimpin Nahdlatul Ulama, KH Idham Cholid, dan pemimpin Muhammadiyah, Buya Hamka, yang ketika itu sedang melakukan Sholat Subuh berjama’ah di kapal laut ketika perjalanan ke tanah suci.

Di Indonesia, ada banyak organisasi yang berasaskan Islam yang dapat ditemukan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, dan lain sebagainya. Diantara organisasi itu, NU dan Muhammadiyah, adalah salah satu organisasi Islam terbesar yang banyak penganutnya di Indonesia. Perlu diketahui bahwa kedua organisasi ini sering disalah artikan sebagai suatu aliran dalam Islam seperti halnya aliran Mu’tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, dan lain-lain. Padahal, keduanya hanyalah sebagai organisasi massa (ormas) yang lebih tepatnya disebut sebagai organisasi Islam.

Dan yang paling penting adalah tidak ada satu pun prinsip di dalam organisasi Islam tersebut yang bertentangan atau menyimpang dari ushuludin atau pokok-pokok ajaran agama Islam. Kesemuanya secara umum disatukan dalam satu ikatan aqidah yang dianut jumhur kaum muslimim sepanjang zaman, yang lazim dikenal Ahlusunnah wal Jama’ah. Kalau pun terdapat perbedaan pendapat yang terjadi, atau mengatasnamakan ormas-ormas tersebut, itu hanyalah masalah furu’iyyah atau hal ini bukanlah berarti mereka bisa dicap beda pemahaman.

Perbedaan yang ada, seperti dalam masalah furu’iyyah (cabang agama), metode dakwah, cakupan, dan sebagainya justru akan membuat ormas-ormas tersebut akan saling menguatkan dan menopang dakwah. Menjadi sarana berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 148. Hanya saja, memang tidak bisa dipungkiri, adanya sebagian oknum yang picik pandangan, saling sikut dengan sesama saudaranya, bahkan saling hujat, hanya karena berbeda organisasi dan bendera dakwah. Orang-orang seperti ini harus segera disadarkan. Karena sadar atau tidak sadar dia telah melakukan kemungkaran besar, yang bukan saja akan berimbas pada dirinya, tetapi mudharatnya bisa menimpa jama’ah kaum muslimin pada umumnya.

Betapa indahnya hidup ini jika kita bisa mempererat tali ukhuwah diantara kita sehingga perbedaan yang terjadi tak akan mampu mempecah belah persaudaraan kita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al Hujurat ayat 10 yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Rasulullah SAW pun menambahkan bahwa orang mukmin itu ibarat satu tubuh, apabila ada anggota tubuhnya sakit maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Di hadits lain pun disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda barangsiapa yang hendak merasakan manisnya iman, hendaklah ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Sungguh indah persaudaraan Islam ini.

Ada sebuah kisah yang patut kita teladani sebagai umat Islam dalam menjaga ukhuwah. Kisah yang terjadi antara pemimpin Nahdlatul Ulama, KH Idham Cholid, dan pemimpin Muhammadiyah, Buya Hamka, yang ketika itu sedang melakukkan perjalanan ke tanah suci. Saat sedang dalam perjalanan menuju tanah suci di dalam sebuah kapal laut, waktu melakukan sholat subuh berjamaah, para pengikut Nadhlatul Ulama heran saat KH Idham Cholid yang mempunyai kebiasaan menggunakan doa qunut dalam kesehariannya, malah tidak memakai doa qunut tatkala Buya hamka dan sebagian pengikut Muhammadiyah menjadi makmumnya.

Demikian pula sebaliknya, tatkala Buya Hamka mengimami shalat subuh, para pengikut Muhammadiyah merasa heran ketika Buya Hamka membaca doa qunut karena KH Idham Cholid dan sebagian pengikut NU menjadi makmumnya.

KH Idham Cholid adalah tokoh pemimpin NU yang mempunyai kebiasaan membaca doa qunut dalam shalat shubuh. Namun, saat ditunjuk menjadi imam shalat subuh, beliau tidak membacanya demi menghormati sahabatnya Buya Hamka dan para pengikutnya. Padahal, dalam tradisi NU membaca doa qunut dalam shalat subuh adalah sunah muakkad. Sungguh ini adalah tindakan yang begitu arif dan bijak. Begitu pun sifat kearifan ditunjukan oleh pemimpin Muhammadiyah, Buya Hamka, yang kesehariannya tidak membaca doa qunut justru membaca doa qunut saat mengimami shalat subuh dengan alasan yang sama. Mereka malah berpelukan mesra setelah shalat, saling menghormati, dan saling berkasih sayang.

Inilah para pemimpin yang sebenarnya yang begitu dalam dan luas keilmuan dan wawasannya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tetapi tetap bersatu dalam persaudaraan. Mereka lebih mengedapankan ukhuwah Islamiyyah ketimbang masalah khilafiah yang tidak akan ada ujungnya. Mereka tidak mengenal istilah saling mencela, mengejek, atau saling menuduh sesama muslim yang berbeda pandangan yang justru akan menimbulkan suatu fitnah.

Namun, sayangnya banyak dari orang-orang yang mengaku menjadi pengikut pemimpin mereka malah tidak bisa mencontoh sifat kebesaran jiwa yang ditunjukan para pemimpinnya. Banyak diantara mereka saling meributkan, menyibukan diri dengan mencari-cari perbedaan, dan menyalahkan satu sama lain yang berbeda pendapat dan tidak jarang saling mengejek dan menghina bahkan sampai menyesatkan sesama muslim yang berseberangan dengannya. Mereka tidak sadar bahwa tindakan yang dilakukannya hanya memecah belah umat dan sungguh ini adalah perbuatan yang lebih hina di mata Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Ini adalah fakta dan memang benar adanya. Contoh yang paling nyata adalah menjamurnya tulisan-tulisan di berbagai media khususnya media online seperti blog atau website yang memaparkan pendapat-pendapat yang dianggap paling benar sendiri dan menyalahkan orang lain sesama muslim yang berbeda pendapat dengannya. Apa yang mereka utarakan sebenarnya hanyalah foto copy alias copy paste dan taqlid dari orang lain, bukan lahir dari keluasan ilmu, kefaqihan dan kealiman, apalagi dari kerendahan hatinya. Tapi sayangnya, sikap dan perilaku mereka, seolah mufti tertinggi. Tidak seperti para Imam Ahlus Sunnah yang sangat bijak dalam menyikapi khilafiyah khususnya dalam keragaman amal syariat.

Kenyataan ini memang sangat berbeda dengan sebagian manusia yang sangat ingin mengikuti mereka para imam Ahlus Sunah, tetapi tidak mampu meneladani akhlak para imamnya. Mencela dan mensesat-sesatkan sesama muslim menjadi pekerjaan tetap sebagian orang tersebut, cuma karena perbedaan furu’. Lucunya lagi adalah mereka yang mencela dan mensesat-sesatkan bukan ulama, hanyalah thalibul ilmi (penuntut ilmu) yang baru duduk di satu majelis –tanpa mau bermajelis dengan yang lain- tetapi sayangnya berperilaku seakan ulama besar dan ahli fatwa. Sungguh, mereka baru di tepian pantai, tapi sayangnya berperilaku bagai penjelajah lautan. Mereka baru dipermukaan, tapi sayangnya bertingkah bagai penyelam ulung. Nasihat bagi mereka selalu ditolak, kecuali hanya dari kelompoknya saja. Sungguh, sebenarnya mereka sangat layak dikasihani. Mereka tidak tahu bahwa kesalahan ijtihad tetap dihargai satu pahala oleh syariat, tetapi justru mereka menghargainya dengan tuduhan ‘sesat’, dan ‘bid’ah.’ Mereka menampilkan Islam dengan wajah yang keras, padahal itu adalah pengaruh dari kepribadian mereka sendiri, bukan Islam.

Cobalah saudaraku, berpikiran jernih dan dewasa, elegan dan bijak, dalam menghadapi khilafiyah fiqhiyah. Contohlah sikap para imam yang anda pegang, betapa kebesaran hati mereka mampu menjaga ukhuwah yang terjalin. Sikap seperti inilah yang seharusnya kita terapkan dalam menyikapi perbedaan diantara sesama kita sebagai umat Islam. Para imam adalah pemandu kita, kalau bukan mengikuti mereka, siapa lagi yang kita ikuti. Emosi dan hawa nafsu serta syetan laknatulloh?

Wallahu a’lam bishshawab

sumber: kisahislami.com

Keikhlasan Amien Rais, Masih Istiqomah Puasa Daud

Kalau dari kelompok Nasionalis ada yang dongkol, mungkin itu wajar, karena tidak pernah mengenal Amin Rais, siapa Beliau sebenarnya. Sebab mereka mengenal Pak Amin sejak Reformasi bergulir, dan sebelumnya tidak. tetapi bagi saya seorang Amin Rais, manusia yang sangat Ikhlas, tak ada didalam hatinya kebencian pada suatu kelompok sebagaimana dituduhkan sebagian penulis Kompasiana.

Selama saya di bawa “Naungan Kepemimpinan Pak Amin di PP. Muhammadiyah” , beliau orang yang sangat bersahaja, tidak pernah membusungkan dada, dan selalu rendah diri kepada sesama, hingga sekarang. Para satpampun dengan mudah bisa canda dengan Pak Amin, hal itu tak pernah ditemui dikalangan pemimpin lainnya.

Para da’i Muhammadiyah misalnya, sangat akrab dengan pak Amin tak ada batasan Pak Amin sebagai orang PP. Muhammadiyah waktu dengan da’i yang menjalankan di hutan. Bahkan Amin Rais sering mengunjungi da’i dainya di daerah transmigrasi, tidur dan berbaur bersama mereka di rumah pemberian transmigrasi tanpa alat Tidur. Saya juga pernah menjadi Imam shalat beliau, dan beliau bermakmum dibelakang saya, selesai shalat masih berkenan beliau bertanya dari mana asalnya saya.

Kesederhanaan Pak Amin bukan gambaran media yang condong berpolitik, yang ditunggangi partai yang benci pak Amin. Contohnya kalau pak Amin Rais tidak ambisius dijaman MPR berkuasa, semua partaimeminta Pak Amin Jadi Presiden, tetapi pak Amin Menolak, lalu diberikan pada Gus Dur, padahal partai partai besar pada waktu itu banyak yang mendukung pencalonan pak Amin kecuali yang megawati yang kemudian jadi Wakil Presiden di Jaman Pemerintahan Gus Dur.

Kesederhanaan Pak Amin itu bisa dilihat dari caranya beribadah, akhlaq pergaulannya yang tak pandang bulu. bisa ditanya pada satpam PP. Muhammadiyah, mereka bisa canda dan tertawa bersama Pak Amin. Mungkin belum ada seorang pemimpin di Indonesia ini yang menghargai bawahannya seperti Pak Amin.

Selain itu Pak Amin Rais itu seoran ABID [ahli ibadah], tak pernah meninggalkan puasa Daud hingga sekarang, berbicara apapun tak pernah menyimpang dari kutipan ayat Quran, tertanam jiwa dan sosok religius pada dirinya, tapi tak berjiwa overdosis, lalu menjadi seorang misionaris terhadap agama lain, karena pak Amin orang tau diri.

Para da’i  Muhammadiyah yang kerjanya di hutan , semuanya mengenal kebaikan seorang Amin Rais, karena tak pernah mem[erlakukan para da’i dengan sikap viodal, tetapi menjadikan mereka teman canda. banyak tokoh umat di Indonesia ini, menjadikan anak buahnya sebagai robot yang harus tunduk pada dirinya, hal itu tak pernah ada pada diri pak Amin.

Terlalu konyol, kalau Koalisi Indonesia Raya disebut akal akalan pak Amin , justru mereka itu karena tak pernah dekat dengan pak amin, dan sebatas melihat pak Amin sebagai tokoh politik. Padahal ada kesinambungan antara pak Amin Sebagai politisi dan Seorang Muslim yang taat yang tak pernah ditemui dikalangan muslim sekarang ini.

Ini bukan pernyataan seorang yang fanatik Pak Amin, tetapi orang yang banyak berkecimpung dalam penelitian tentang sosok, pak amin itu orang yang berani lapar untuk orang lain.

[kompasiana/Zulkarnain El Madury]

Nyai Dahlan, Kartini Indonesia Yang Sebenarnya

Iki lho,,.Kartini tenanan,,

berjuang lewat Sopo Tresno, bekerja sesuai porsinya,, dan tidak melangkahi kodrat nya,,

Sopo Tresno dan Aisyiyah.

Pada tahun 1914 ia mendirikan Sopo Tresno, dia dan suaminya bergantian memimpin kelompok tersebut dalam membaca Al Qur'an dan mendiskusikan maknanya.  Segera ia mulai berfokus pada ayat-ayat Al Qur'an yang membahas isu-isu perempuan. Dengan mengajarkan membaca dan menulis melalui Sopo Tresno. Pasangan ini memperlambat Kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang disponsori oleh pemerintah kolonial.

Bersama suami dan beberapa pemimpin Muhammadiyah lainnya, Nyai Ahmad Dahlan membahas peresmian Sopo Tresno sebagai kelompok perempuan. Menolak proposal pertama, "Fatimah", mereka memutuskan mengganti nama menjadi "Aisyiyah" , berasal dari nama isteri Nabi Muhammad , yakni Aisyah . Kelompok baru ini, diresmikan pada tanggal 22 April 1917, dengan Nyai Ahmad Dahlan sebagai kepala.

Lima tahun kemudian organisasi menjadi bagian dari Muhammadiyah.

Melalui Aisyiyah, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah putri dan asrama, serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan, Dia juga berdakwah menentang kawin paksa. Dia juga mengunjungi cabang-cabang di seluruh Jawa. Berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa yang patriarki, Nyai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa perempuan DIMAKSUDKAN UNTUK MENJADI MITRA SUAMI MEREKA.

Sekolah Aisyiyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan yakni Catur Pusat: 

* pendidikan di rumah,

* pendidikan di sekolah, 

* pendidikan di masyarakat, 

* dan pendidikan di tempat-tempat ibadah.

oleh: Okta Wijayanto

Membumikan Tauhid Sosial ala Amien Rais

Oleh: Hanvitra Dananjaya

Salah-satu pemikiran Amien Rais yang kini banyak dilupakan orang adalah gagasannya mengenai Tauhid Sosial. Pak Amien, begitu beliau dipanggil, mengemukakan gagasannya itu sebelum reformasi 1998. Menjelang kejatuhan Orde Baru, Pak Amien dengan getol mengkampanyekan gagasan tersebut sebagai respon terhadap pembangunan Orde Baru yang penuh kepincangan dan ternyata runtuh setelah 32 tahun berkuasa.

Menurut Pak Amien, Islam bukan hanya agama Tauhid yang berarti meng-Esa-kan Allah semata tetapi lebih dari itu. Di dalam ajaran Tauhid terdapat nilai-nilai sosial yang tinggi seperti keadilan, demokrasi, persamaan, dan pemerataaan. Islam bukan hanya agama langit yang tidak membumi. Sebaliknya Islam membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Tauhid sosial ini berarti Islam bukan hanya agama yang melulu mementingkan ritualitas kosong melainkan agama yang berinteraksi dengan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, penindasan, kezaliman, kediktatoran dan lain sebagainya. Ajaran Tauhid sosial juga berarti umat Islam harus berinteraksi dengan berbagai permasalahan sosial dan menanggulanginya. Al-Qur’an dan Al-Hadis tidak melulu bicara soal ibadah tetapi juga bicara mengenangi masalah-masalah sosial. Oleh karena itu seorang muslim yang saleh bukan hanya senang beribadah ritual di masjid-masjid melainkan harus turun ke masyarakat dan ikut berkontribusi menanggulangi berbagai permasalahan sosial.

Menurut Pak Amien, salah-satu kejahatan yang paling besar adalah kediktatoran. Islam dengan jelas menolak kediktatoran. Para diktator disebut dengan “thagut” yang melangkahi kebenaran dan hak asasi manusia. Perlawanan terhadap “thagut” ini adalah jihad sosial. Menurut Pak Amien, berbagai permasalahan sosial di Indonesia adalah persoalan struktural. Jadi berbagai permasalahan sosial bukan murni akibat kesalahan masyarakat melainkan karena ada faktor kebijakan negara yang merugikan mereka dan menguntungkan segelintir elit. Negara yang totaliter menciptakan kesenjangan dan penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang. Dalam hal ini, umat Islam di Indonesia selalu termarjinalkan karena adanya kebijakan negara yang meminggirkan umat Islam dari panggung politik dan ekonomi.

Secara tidak langsung, Pak Amien menuding Pak Harto sebagai thagut itu. Menurut info yang beredar, Pak Harto sangat membenci Amien Rais sampai mengutus pembunuh bayaran juga. Presiden Soeharto begitu dimuliakan sehingga tidak ada yang berani menunjukkan kesalahannya itu. Almarhum Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan yang menyudutkan peran umat Islam dalam pembangunan. Pembangunan Orde Baru dinilai telah timpang dan berat sebelah. Kesenjangan kaya dan miskin begitu lebar.

Hingga hari ini, kita masih bisa menyaksikan apa yang disinyalir oleh Pak Amien masih berlangsung. Gagasan tentang Tauhid Sosial masih relevan untuk diterapkan. Sebagai sebuah gagasan, Tauhid Sosial perlu dibumikan. Untuk membumikannya, kita perlu membuka Al-Qur’an dan Al-Hadis serta teori-teori sosial modern. Kita membutuhkan riset ilmu sosial yang bisa menganalisa permasalahan sosial secara komprehensif. Walaupun Al-Qur’an dan Al-Hadis bukan kitab ilmu sosial, akan tetapi gejala kepincangan sosial telah ada selama berabad-abad. Dalam sejarah para nabi dan rasul, ajaran mengenai keadilan sosial sangat ditekankan dalam berbagai bentuk. Al-Qur’an dan Al-Hadis dapat menjadi referensi moral bagi penanggulangan masalah-masalah sosial.

Tauhid sosial bermakna adanya keberpihakan kaum muslimin kepada kaum tertindas atau termarjinalkan. Hal ini sangat penting mengingat yang pertama kali mengikuti ajaran para Rasul adalah kaum yang terpinggirkan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad ketika menyampaikan risalahnya, yang mengikuti pertama kali adalah orang-orang miskin dan tertindas, bukan orang-orang kaya dan bangsawan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mencintai kaum miskin dan tertindas, karena ada sistem yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu.

Keadilan adalah salah-satu nilai Islam yang paling tinggi. Rasulullah tidak hanya datang untuk mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga membentuk masyarakat yang berperadaban. Keadilan adalah salah-satu pilar peradaban itu. Rasulullah SAW membawa ajaran yang merombak sistem sosial masyarakat Arab pada waktu itu yang sangat kental dengan ketidakadilan. Rasulullah membawa semangat perubahan. Islam bukan hanya agama spiritual tetapi juga agama keadilan, persamaan, dan kemanusiaan.

Dalam hal ini, Rasulullah menekankan bahwa Islam bukan melulu ritual belaka, melainkan agama yang membawa perubahan moral. Islam adalah agama yang lengkap. Sisi spiritual harus berbarengan dengan sisi material. Sepertinya, Pak Amien Rais terpengaruh oleh pemikiran Ali Syariati dan teologi pembebasan.

Selama ini umat Islam di Indonesia menjadi obyek dari penindasan. Selama Orde Baru, umat Islam hanya dijadikan bemper oleh penguasa. Penguasa selalu memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan politiknya sendiri. Umat Islam di Indonesia melulu menitikberatkan pemahaman agamanya pada sisi spiritual. Umat Islam tidak bisa bertindak lebih jauh karena sistem sosial dan politik yang mengungkung mereka. Almarhum Gus Dur, menurut Abdul Hadi W.M, juga pernah mengkritik anggapan sebagian pemuka Islam yang menitikberatkan pengamalan Islam hanya pada ibadah ritual.

Lagi-lagi masalah politik mengganjal di sini. Penguasa di Indonesia selalu pro-Barat. Mereka rela mengemis kepada IMF untuk minta tambahan hutang. Demokrasi di Indonesia menciptakan korupsi dan kolusi dalam jenisnya yang baru.

Menurut hemat saya, gagasan mengenai Tauhid Sosial masih sangat relevan untuk Indonesia. Jangan sampai gagasan ini terkubur begitu saja. Gagasan Tauhid Sosial sangat penting untuk membangun negeri ini. Dan umat Islam harus menjadi pendukungnya. Walaupun sejarah terasa pahit namun bukan berarti kita tidak bisa mengubah masa depan. Ada baiknya kita mengingat pesan Ibnu Taimiyyah, “Allah akan menyokong suatu pemerintah yang adil walaupun kafir, sedangkan Allah tidak akan menyokong suatu pemerintahan yang tidak adil, walaupun muslim.” Wallahu a’lam bisshowab. [politik.kompasiana]

KH Ahmad Dahlan: Berjuang Melawan Politik Kristenisasi dan Freemasonry

Kampung Kauman, Yogyakarta, pada masa lalu dikenal sebagai basis santri, ulama, dan kaum ningrat. Masyarakatnya dikenal religius dan santun.

Kata Kauman, menurut sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Adaby Darban, berarti “Tempat Para Penegak Agama”.

Di kampung ini berkumpul para ulama, penghulu keraton dan para ketib masjid. Keberadaan Masjid Gede Kauman yang didirikan pada 1773 menjadi bukti sejarah identitas Kauman hingga kini. Kampung Kauman pada masa lalu juga memiliki hubungan yang erat dengan kampung-kampung lain yang menjadi basis para santri di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di Kampung Kauman inilah, Muhammad Darwis bin KH Abu Bakar bin KH Sulaiman dilahirkan. Muhammad Darwis yang belakangan berganti nama menjadi KH Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1868.

Garis keturunannya adalah para ulama di lingkungan keraton. Ayahnya seorang khatib di Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya, Siti Aminah, adalah putri dari seorang penghulu Kesultanan Yogyakarta. Silsilah keluarga Dahlan sendiri sampai kepada Maulana Malik Ibrahim (w. 1419 M/882 H) yang juga dikenal sebagai salah satu dari sembilan wali.

Sebagai anak yang lahir di lingkungan ulama dan keraton, maka pada usia 23 tahun, Dahlan muda sudah menunaikan ibadah haji ke Makkah. Ia berangkat ke Tanah Suci, bahkan sambil menimba ilmu di sana.

Di Makkah Al-Mukarramah inilah ia banyak membaca kitab, terutama kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama pembaru yang kemudian dikenal sebagai penggerak harakah at-tajdid (gerakan pembaruan).

Di Makkah Al-Mukarramah pula, Ahmad Dahlan berkenalan dengan ide-ide Pan-Islamisme yang saat itu marak diperbincangkan, karena upaya dominasi Kristen-Barat yang berusaha menguasai negeri-negeri Islam, khususnya pasca jatuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki.

Karenanya, Ahmad Dahlan ketika itu banyak bersentuhan dengan tulisan-tulisan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, dan Jamaluddin Al-Afghani. Bahkan, Ahmad Dahlan pula yang membawa Majalah Al-Urawatul Wutsqa dan Al-Manar yang ia ‘selundupkan’ lewat perjalanan via kapal yang merapat di Pelabuhan Tuban, Jawa Timur.

Pemikiran-pemikiran dalam majalah-majalah dan buku bacaan yang dibawa Kiai Dahlan dari Timur Tengah itulah yang kemudian banyak mempengaruhi pemikirannya terutama dalam bidang tajdid (pembaruan), sehingga Muhammadiyah yang dibidani oleh Kiai Dahlan disebut sebagai Harakah at-Tajdid (Gerakan Pembaruan).

Pada saat itu, bacaan-bacaan dari Timur Tengah dilarang, karena dianggap oleh Belanda membawa ajaran Pan-Islamisme yang menyuarakan penentangannya terhadap penjajahan di negara-negara Muslim.

Dalam pertemuan tahunan ibadah haji di Tanah Makkah, tokoh-tokoh Islam dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Nusantara, membincangkan upaya untuk menyelamatkan negeri-negeri Muslim dari kolonialisme negara-negara kafir. Kiai Ahmad Dahlan terlibat dalam ide-ide itu selama mukim di Makkah.

J. Vredebregt dalam tulisan berjudul ”The Hadji” seperti dikutip W. Poespoprodjo menyatakan bahwa kontak langsung dengan Arabia mengalirkan pemikiran-pemikiran ke Indonesia. ”Udara” Asia Barat (Timur Tengah) menghembuskan sikap-sikap baru pada orang Jawa, yakni sebutan bagi orang-orang Nusantara yang melaksanakan ibadah haji.

Arabia tak hanya menjadi tempat berkumpul dan bersatunya umat Islam yang naik haji pada masa itu, tetapi tempat berkumpulnya para ahli-ahli politik dari berbagai dunia Islam, untuk saling bertemu dan berembuk soal politik dan rencana-rencana mereka.

Di Makkah juga mereka mengadakan konsultasi dan saling meminta nasihat, kemudian pulang dengan semangat baru untuk melawan penjajahan yang dilakukan para penjajah Kristen.

Kontak langsung dengan Arabia melalui pertemuan dalam ibadah haji di Makkah menimbulkan ketakutan tersendiri bagi penjajah terhadap munculnya fanatisme yang digerakkan lewat usaha-usaha membangun persaudaraan Muslim dunia.

Karena itu, usaha menghalang-halangi orang pribumi untuk melaksanakan ibadah haji dilakukan lewat Ordonansi Haji (Peraturan Haji). Larangan berhaji juga diberlakukan untuk para Pangreh Pradja, Sultan, regent, dan elit-elit penguasa lokal lainnya.

Karenanya, tak heran jika elit-elit di Jawa pada masa lalu, terutama mereka yang berasal dari keraton dan priayi yang menjadi kepanjangan tangan kolonial, tak ada yang melaksanakan ibadah haji.

Sepulang dari Makkah, KH Ahmad Dahlan bergabung dalam organisasi Boedi Oetomo pada 1909. Namun keberadaanya dalam organisasi yang berada dalam pengaruh kuat Gerakan Freemason ini tak lama.

Kiai Dahlan melihat Boedi Oetomo tak mempunyai kepedulian terhadap Islam. Para aktivisnya ketika itu lebih kental mengamalkan kebatinan, dibandingkan menjalankan ajaran-ajaran Islam.

Sejak awal berdiri, Boedi Oetomo sudah didekati oleh kelompok Freemason, yang pada masa lalu disebut oleh orang Jawa sebagai “Gerakan Kemasonan”. Ketua pertama Boedi Oetomo, Raden Mas Tirtokoesoemo, adalah seorang Mason, begitu pun ketua-ketua selanjutnya.

Selama di Boedi Oetomo, Kiai Dahlan pernah berupaya mengadakan pengajian keislaman, namun usaha itu ditolak oleh para anggota lainnya yang kebanyakan para penganut kejawen. Kiai Dahlan juga gencar melakukan dakwah kepada tokoh-tokoh lain di kalangan Kemasonan dan Kristen, seperti Dirk van Hinloopen Labberton (Tokoh Theosofi-Freemasonry) dan Van Lith (Tokoh Katolik Serikat Jesuit), juga dikalangan elit keraton Jawa seperti Ki Ageng Soerjomentaram.

Pada masa itu, kelompok kebatinan-kejawen dan sekular seperti para aktivis Boedi Oetomo memang seringkali menyerang ajaran-ajaran Islam. Bahkan, pelecehan terhadap ajaran Islam dilakukan secara terbuka lewat rapat-rapat umum (openbare) dan media massa.

Inilah yang juga menjadi keprihatinan Kiai Dahlan, sehingga ketika ramai-ramainya Nabi kaum Muslimin dihina oleh kelompok tersebut, KH Ahmad Dahlan bersama para tokoh Islam lainnya terlibat dalam organisasi Tentara Kandjeng Nabi Muhammad yang bertujuan membela kemurnian Islam.

Sebagai seorang Muslim yang berilmu, KH Ahmad Dahlan pada waktu itu sangat prihatin dengan maraknya sekolah-sekolah netral (neutrale school) yang bercorak netral agama dan mendapat dukungan pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, ia juga prihatin dengan menjamurnya sekolah-sekolah yang dikelola oleh misi Kristen dan kelompok Freemasonry. Ia khawatir, banyak anak-anak Muslim yang masuk dalam sekolah tersebut sehingga rusak akidahnya. Ia juga miris dengan banyaknya kaum Muslimin yang masih hidup dalam kekurangan, sehingga hanya berpikir bagaimana bisa makan, tanpa memikirkan pendidikan dan masa depan.
Keprihatinan KH Ahmad Dahlan terekam dalam penelitian yang dilakukan oleh sejarawan senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Abdurrachman Surjomihardjo dalam buku “Kota Yogyakarta Tempoe Doeloe”.

Dalam buku ini, dijelaskan keprihatinan KH Ahmad Dahlan dengan tumbuh suburnya pendidikan netral bercorak barat, yang dikelola oleh Gerakan Kemasonan. Selain itu, ia juga prihatin dengan maraknya sekolah-sekolah Kristen yang mendapat subsidi pemerintah Belanda, yang kerap melakukan upaya kristenisasi. Semua sekolah-sekolah ini, selain mendapat dukungan pemerintah kolonial, juga mendapat dukungan elit pemerintahan setempat yang kebanyakan sudah berada dalam pengaruh Gerakan Kemasonan (Freemasonry).

Dukungan pemerintah kolonial terhadap sekolah-sekolah milik Gerakan Kemasonan dan Kristen adalah upaya untuk mendirikan sekolah pribumi yang mampu bersaing dengan pesantren yang menjadi basis pendidikan umat Islam.

Tujuan pendidikan netral yang didirikan oleh Gerakan Kemasonan dan menjamurnya sekolah-sekolah Kristen tak lain adalah upaya mematikan peran pesantren.

Pendidikan netral bertujuan menumbuhkan jiwa loyalitas masyarakat pribumi terhadap pemerintah kolonial atau mengubah anak-anak elit Jawa menjadi ”bangsawan holland denken” (bangsawan yang berorientasi kebelandaan). Karena itu, untuk mendapatkan kaki tangan yang setia bagi pemerintah kolonial dalam bidang pemerintahan dan jaksa, dibuatlah sekolah pamong praja, Opleiding School voor Indische Ambtenaren (OSVIA).

Karena prihatin dengan sekolah-sekolah yang membawa misi anti-Islam itu, KH Ahmad Dahlan kemudian mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada 18 November 1912, yang secara tegas menonjolkan identitas keislamannya.

Muhammadiyah mempunyai tujuan: Pertama, ”Menjabarkan pengadjaran Igama Kandjeng Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam kepada pendoedoek boemipoetra di dalam residentie Djokjakarta”. Kedua, ”Memadjukan hal Igama anggauta-anggautanya”.

Sebab-sebab berdirinya Muhammadiyah selain faktor internal, yaitu umat Islam tidak lagi memegang teguh tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan merajalelanya kemusyrikan, juga disebabkan faktor eksternal, yaitu kesadaran akan bahaya yang mengancam akidah umat Islam yang disebabkan oleh upaya Kristenisasi yang marak saat itu.

Faktor eksternal lainnya adalah, merebaknya kebencian di kalangan intelektual saat itu yang menganggap Islam sebagai ajaran kolot, tidak sesuai zaman. Dan yang terpenting dari sebab berdirinya Muhammadiyah adalah upaya untuk membentuk masyarakat dimana di dalamnya benar-benar berlaku ajaran dan hukum Islam.

Dengan berdirinya Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan dan beberapa aktivis Islam lainnya berusaha melakukan dakwah dalam bidang pengajaran dan membendung usaha-usaha Kristenisasi yang didukung oleh pemerintah kolonial lewat kebijakan Kerstening Politiek (Politik Kristensiasi) yang dimulai pada tahun 1910 oleh kelompok konservatif di Nederland dan dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal A.W.F Idenburg.

Di antara kebijakan Kerstening Politiek adalah dikeluarkannya ”Sirkuler Minggu” dan ”Sirkuler Pasar” oleh Gubernur Jenderal pada 1910. SirkulerMinggu menegaskan bahwa tidak patut mengadakan perayaan kenegaraan pada hari Minggu. Kegiatan pemerintahan pada hari Minggu diliburkan. Sirkuler Pasar melarang diadakannya hari pasaran pada hari Minggu.

Kebijakan ini berlanjut sampai hari ini, sehingga di Indonesia yang mayoritas Muslim, hari liburnya itu Minggu, bukan hari Jumat. Inilah di antara keberhasilan Politik Kristenisasi.

Kiprah KH Ahmad Dahlan dalam membendung arus Kristenisasi dan Gerakan Freemasonry juga dijelaskan oleh Dr. Alwi Shihab dalam disertasinya yang kemudian dibukukan dan diberi judul “Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia”. Alwi menjelaskan, bahwa Freemasonry di Indonesia digerakkan oleh orang-orang Kristen yang sadar diri dan sangat peduli terhadap penyebaran Injil. Mereka melakukan upaya Kristenisasi, termasuk tentu saja mempropagandakan ajaran-ajaran Freemasonry.

Alwi Shihab memaparkan, ”Lembaga ini (Freemason, pen) telah berhasil menggaet berbagai kalangan Indonesia terkemuka, dan dengan demikianmempengaruhi berbagai pemikiran berbagai segmen masyarakat lapisan atas… Merasakan bahwa perkembangan Freemasonry dan penyebaran Kristen saling mendukung, kaum Muslim mulai merasakan munculnya bahaya yang dihadapi Islam… Dalam upayanya menjaga dan memperkuat iman Islam di kalangan Muslim Jawa, (Ahmad) Dahlan bersama-sama kawan seperjuangannya mencari jalan keluar dari kondisi yang sangat sulit ini. Untuk menjawab tantangan ini, lahirlah gagasan mendirikan Muhammadiyah. Dari sini, berdirinya Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari keberadaan dan perkembangan pesat Freemasonry.”

Selain jawaban terhadap upaya Gerakan Kemasonan dan Kerstening Politik, berdirinya Muhammadiyah juga sebagai respon dari berbagai pelecehan terhadap Islam yang dilakukan oleh para aktivis kebangsaan yang tergabung dalam Boedi Oetomo.

Dengan bahasa sindiran, Muhammadiyah menyatakan, ”Jika agama berada di luar Boedi Oetomo, maka sebaliknya Politik berada di luar Muhammadiyah.” Demikian khittah perjuangan Muhammadiyah pada awal-awal berdirinya. Begitulah kiprah perjuangan KH Ahmad Dahlan dalam membendung Kristenisasi dan Freemasonry di Indonesia, dengan mendirikan lembaga pendidikan yang bercorak Islam.

Sudah sepatutnya, generasi pewaris perjuangan KH Ahmad Dahlan saat ini, yang menjadi kader Persyarikatan Muhammadiyah, meniru ketegasan ulama tersebut, terutama dalam mencegah upaya-upaya kelompok yang merusak akidah! (Artawijaya)
sumber: salam-online.com

Mr. Kasman Singodimejo, "Sang Harimau Muhammadiyah"

MEMIMPIN ITU JALAN MENDERITA HIDUP ITU BERJUANG

Prof Dr Mr. Raden Kasman Singodimedjo. Pernah menjabat Jaksa Agung, Kepala Kehakiman Militer, Menteri Muda Kehakiman, Ketua BPUPKI (Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Ketua KNIP (DPR RI Pertama) Beliau seorang yang pemberani dan penegak kebenaran.

Prof Dr Mr Raden Kasman Singodimejo, tokoh Muhammadiyah kelahiran Kalirejo Purworejo Jawa Tengah 25 Februari 1908 dikenal sederhana, terus terang dan pemberani.

“Namanya memang Singodimejo, kenyataannya dia singa di mana-mana,” kata Mohamad.Roem, kawan dekat beliau sejak muda.Suatu hari setelah ceramah di Ternate, Kasman harus menyeberang ke Bitung (Sulawesi Utara) memenuhi undangan di sana.

Ketika sampai di tepi laut, tiba-tiba cuaca berubah. Angin besar, ombak laut makin tinggi. Pemilik perahu biasanya tidak berani berlayar, menunggu cuaca baik kembali. Namun tidak tahu kapan cuaca akan baik kembali.

Dalam ketidakpastian, Kasman keluar singanya.“Apakah ada nakhoda Muslim yang percaya bahwa hidup dan mati di tangan Allah? Siapa yang bersedia mengantarkan saya dalam keadaan ini ke Bitung?” teriak Kasman.

Teriakan itu menularkan keberanian ke hati pemilik kapal. Beberapa orang mengacungkan tangan. Namun karena hanya perlu satu perahu, maka ia memilih salah satu dan terima kasih kepada yang lain. “Kalian juga sudah mendapat pahala.”

Dalam buku biografinya: “Hidup Itu Berjuang”, diceritakan ketika dalam tahanan Orde Lama, dia diminta mengakui mengadakan rapat gelap untuk gerakan makar. Kasman menolak karena memang tidak melakukannya. Lalu dikonfrontir dengan Nasuhi, tahanan lain. “Tidakkah Letkol malam itu menjemput Pak Kasman lalu membawanya ke Tengerang?” kata pemeriksa.

Nasuhi diam. Pertanyaan itu diulang dan diulang lagi. Tapi Nasuhi tetap diam. “Awas! Letkol diproses verbaal telah mengakuinya,” penyidik mulai menggertak. Nasuhi tetap diam. Suasana senyap. Kasman minta ijin bicara: “Bismillahir rahmanir rahim. Nasuhi kamu kan percaya kepada Allahu Akbar. Jawablah secara jantan. Kamu kan laki-laki. Allah sebagai saksi.

Jawab yang lantang supaya kedengaran,” kata Kasman. Nasuhi menjawab: “Saya terpaksa menandatangani proses verbaal. Sebetulnya tidak begitu.” Lalu Kasman menyambung: “Nah, itulah tuan-tuan keadaan yang sebenarnya. Saya sebagai bekas Jaksa Agung, bekas kepala Kehakiman Militer, bekas Menteri Muda Kehakiman, tahu persis semua ini tidak syah.” Kasman lalu berdiri.

Dibuangnya kursinya jauh ke belakang, tangannya diangkat lalu berteriak sangat keras dan melotot. “Percuma pemeriksaan semacam ini! Silakan tuan-tuan cabut pistol. Tembak saya! Tembak! Tambak!” Jaksa itu gagal memaksa Kasman.

Singanya keluar pada saat yang tepat. Di luar soal “singa”, ada dua pesan Kasman yang patut direnungkan. Pertama: “Hidup itu berjuang”. Kedua: “Jalan pemimpin itu bukan jalan yang mudah. Memimpin itu jalan menderita”. Berjuang dan menderita memang sering menyatu. Kasman tidak hanya bicara tetapi telah menjalaninya berkali-kali.

Sejak muda ia terlibat aktif mendirikan republik ini, kemudian melalui Masyumi dan Muhammadiyah berjuang mengisi negeri ini sesuai cita-cita dan prinsip hidupnya. Untuk itu dia rela empat kali masuk penjara. Sekali pada zaman Belanda, tiga kali masa rezim Orde Lama.

Tapi dia tetap bahagia. “Bahagia dalam keluarga, bahagia karena hidup punya cita-cita,” kata Pak Roem. Karena “hidup itu berjuang”, maka bagi mereka yang tidak berjuang atau meninggalkan gelanggang perjuangan, sesungguhnya dia telah kehilangan makna hidupnya.

Jika hidup kehilangan makna, maka hidup itu sia-sia. Kata Imam Syafi’i: “Ucapkan takbir untuknya empat kali tanda kematiannya.”Pesan lainnya, pemimpin itu harus siap jika harus melalui jalan derita. Ini penting karena kini banyak orang mengira jalan pemimpin itu jalan di atas karpet merah, mobil mewah, rumah megah dan kursi empuk.

Maka ketika negeri ini terpuruk dan rakyat dijerat kemiskinan akibat kenaikan BBM, yang terdengar adalah seruan rakyat mengencangkan ikat pinggang. Bukan pernyataan para pemipin, mulai presiden, wapres, anggota dewan dan seterusnya akan memotong sebagaian penghasilannya, membatalkan kunjungan kerja yang selama ini tidak berfaedah dan hal lain sejenis itu.

Dalam Muhammadiyah, mereka yang ingin terjun ke persyarikatan dengan tujuan agar memperoleh fasilitas hidup, maka dia akan kecewa. Dia akan meninggalkan jejak buruk yang tak gampang terhapus dari ingatan. Tak dilarang kita menggunakan fasilitas, apalagi demi kelancaran tugas. Tetapi sungguh menyedihkan jika pimpinan persyarikatan, majelis, lembaga, ortom, amal usaha berebut fasilitas dan lupa menunjukkan kerja nyata. Baru bekerja kalau sudah tersedia fasilitas. Muhammadiyah adalah organisasi kerja. Bukan organsiasi papan nama, apalagi sekadar tempat numpang gaya dan numpang fasilitas.

Pesan Pak yang diucapkan ketika beliau masih mahasiswa bahwa jalan pemimpin itu jalan menderita, masih relevan sampai sekarang. Al-Quran juga mengingatkan: “Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereke ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul berkata: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?”. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah amat dekat.” (QS 2: 214)

 Ketua KNIP (Ketua DPR RI Pertama)

29 AGUSTUS 1945 s.d. PEBRUARI 1950 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945.

Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945. Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang.

Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pimpinan KNIP :

1. Mr.Kasman Singodimedjo – Ketua
2. M. Sutardjo Kartohadikusumo – Wakil Ketua I

· Mr. J. Latuharhary – Wakil Ketua II

· Adam Malik – Wakil Ketua III

Tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban di pihak bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia.KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik.

Prof Dr Mr. Raden Kasman Singodimedjo. Pernah menjabat Jaksa Agung, Kepala Kehakiman Militer, Menteri Muda Kehakiman, Ketua BPUPKI (Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Ketua KNIP (DPR RI Pertama) Beliau seorang yang pemberani dan penegak

kebenaran.

Prof Dr Mr Raden Kasman Singodimejo, tokoh Muhammadiyah kelahiran Kalirejo Purworejo Jawa Tengah 25 Februari 1908 dikenal sederhana, terus terang dan pemberani. “Namanya memang Singodimejo, kenyataannya dia singa di mana-mana,” kata Mohamad.Roem, kawan dekat beliau sejak muda.Suatu hari setelah ceramah di Ternate, Kasman harus menyeberang ke Bitung (Sulawesi Utara) memenuhi undangan di sana. Ketika sampai di tepi laut, tiba-tiba cuaca berubah. Angin besar, ombak laut makin tinggi. Pemilik perahu biasanya tidak berani berlayar, menunggu cuaca baik kembali. Namun tidak tahu kapan cuaca akan baik kembali. Dalam ketidakpastian, Kasman keluar singanya.“Apakah ada nakhoda Muslim yang percaya bahwa hidup dan mati di tangan Allah? Siapa yang bersedia mengantarkan saya dalam keadaan ini ke Bitung?” teriak Kasman. Teriakan itu menularkan keberanian ke hati pemilik kapal. Beberapa orang mengacungkan tangan. Namun karena hanya perlu satu perahu, maka ia memilih salah satu dan terima kasih kepada yang lain. “Kalian juga sudah mendapat pahala.”Dalam buku biografinya: “Hidup Itu Berjuang”, diceritakan ketika dalam tahanan Orde Lama, dia diminta mengakui mengadakan rapat gelap untuk gerakan makar. Kasman menolak karena memang tidak melakukannya. Lalu dikonfrontir dengan Nasuhi, tahanan lain. “Tidakkah Letkol malam itu menjemput Pak Kasman lalu membawanya ke Tengerang?” kata pemeriksa. Nasuhi diam. Pertanyaan itu diulang dan diulang lagi. Tapi Nasuhi tetap diam. “Awas! Letkol diproses verbaal telah mengakuinya,” penyidik mulai menggertak. Nasuhi tetap diam. Suasana senyap.Kasman minta ijin bicara: “Bismillahir rahmanir rahim. Nasuhi kamu kan percaya kepada Allahu Akbar. Jawablah secara jantan. Kamu kan laki-laki. Allah sebagai saksi. Jawab yang lantang supaya kedengaran,” kata Kasman.Nasuhi menjawab: “Saya terpaksa menandatangani proses verbaal. Sebetulnya tidak begitu.” Lalu Kasman menyambung: “Nah, itulah tuan-tuan keadaan yang sebenarnya. Saya sebagai bekas Jaksa Agung, bekas kepala Kehakiman Militer, bekas Menteri Muda Kehakiman, tahu persis semua ini tidak syah.” Kasman lalu berdiri. Dibuangnya kursinya jauh ke belakang, tangannya diangkat lalu berteriak sangat keras dan melotot. “Percuma pemeriksaan semacam ini! Silakan tuan-tuan cabut pistol. Tembak saya! Tembak! Tambak!” Jaksa itu gagal memaksa Kasman. Singanya keluar pada saat yang tepat.Di luar soal “singa”, ada dua pesan Kasman yang patut direnungkan. Pertama: “Hidup itu berjuang”. Kedua: “Jalan pemimpin itu bukan jalan yang mudah. Memimpin itu jalan menderita”. Berjuang dan menderita memang sering menyatu. Kasman tidak hanya bicara tetapi telah menjalaninya berkali-kali.Sejak muda ia terlibat aktif mendirikan republik ini, kemudian melalui Masyumi dan Muhammadiyah berjuang mengisi negeri ini sesuai cita-cita dan prinsip hidupnya. Untuk itu dia rela empat kali masuk penjara. Sekali pada zaman Belanda, tiga kali masa rezim Orde Lama. Tapi dia tetap bahagia. “Bahagia dalam keluarga, bahagia karena hidup punya cita-cita,” kata Pak Roem. Karena “hidup itu berjuang”, maka bagi mereka yang tidak berjuang atau meninggalkan gelanggang perjuangan, sesungguhnya dia telah kehilangan makna hidupnya.

Jika hidup kehilangan makna, maka hidup itu sia-sia. Kata Imam Syafi’i: “Ucapkan takbir untuknya empat kali tanda kematiannya.”Pesan lainnya, pemimpin itu harus siap jika harus melalui jalan derita. Ini penting karena kini banyak orang mengira jalan pemimpin itu jalan di atas karpet merah, mobil mewah, rumah megah dan kursi empuk. Maka ketika negeri ini terpuruk dan rakyat dijerat kemiskinan akibat kenaikan BBM, yang terdengar adalah seruan rakyat mengencangkan ikat pinggang. Bukan pernyataan para pemipin, mulai presiden, wapres, anggota dewan dan seterusnya akan memotong sebagaian penghasilannya, membatalkan kunjungan kerja yang selama ini tidak berfaedah dan hal lain sejenis itu.Dalam Muhammadiyah, mereka yang ingin terjun ke persyarikatan dengan tujuan agar memperoleh fasilitas hidup, maka dia akan kecewa. Dia akan meninggalkan jejak buruk yang tak gampang terhapus dari ingatan. Tak dilarang kita menggunakan fasilitas, apalagi demi kelancaran tugas. Tetapi sungguh menyedihkan jika pimpinan persyarikatan, majelis, lembaga, ortom, amal usaha berebut fasilitas dan lupa menunjukkan kerja nyata. Baru bekerja kalau sudah tersedia fasilitas. Muhammadiyah adalah organisasi kerja. Bukan organsiasi papan nama, apalagi sekadar tempat numpang gaya dan numpang fasilitas.

Pesan Pak yang diucapkan ketika beliau masih mahasiswa bahwa jalan pemimpin itu jalan menderita, masih relevan sampai sekarang. Al-Quran juga mengingatkan: “Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereke ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul berkata: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?”. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah amat dekat.” (QS 2: 214)

Ketua KNIP

29 AGUSTUS 1945 s.d. PEBRUARI 1950 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945.Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pimpinan KNIP :

· Mr.Kasman Singodimedjo – Ketua

· M. Sutardjo Kartohadikusumo – Wakil Ketua I

· Mr. J. Latuharhary – Wakil Ketua II

· Adam Malik – Wakil Ketua III

Tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban di pihak bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia.KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik. [sp/mentarinews.co.id]

Muhammad Jazuli Sang Penerus KH Ahmad Dahlan

Ilmu agama tidak menjauhkan seseorang dari masyarakat, tapi sebaliknya malah mendorong lebih giat dalam pengabdian. Hal itulah yang ditunjukkan Muhammad Jazuli atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Fakhruddin.

Sosok ulama yang disegani ini sejak lahir sudah dalam lingkungan agamis yang membuatnya akrab dengan segala hal yang bermuatan Islami. Ayahnya Haji Hasyim merupakan orang pertama yang mengajarkannya pendidikan agama.

Selain berguru pada sang ayah, ia juga menimba ilmu agama dari para ulama terkenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan, selama delapan tahun, ia memperdalam pengetahuan agama ke Mekkah.

Bukan hanya aktif dalam bidang keagamaan, ia juga dikenal sebagai seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Hal itu ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam beberapa organisasi, seperti Pendiri dan Ketua Budi Utomo.

Ia mempunyai alasan tersendiri ketika memutuskan untuk bergabung dalam suatu perkumpulan. Ia masuk Ketua Sarekat Islam (SI)  Sarekat Islam dan Muhammadiyah karena gerakan politik yang diusung dua organisasi itu bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial. Gerakan politik SI misalnya, bertujuan meningkatkan kesadaran seseorang pada tingkat nation (bangsa). Sedangkan Pendiri Muhammadiyah 1912  Muhammadiyah dianggapnya sebagai pemurnian agama Islam dan kiprah Muhammadiyah sendiri adalah bidang pendidikan.

Di Muhammadiyah, ia banyak berperan dalam pembinaan generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan. Berbagai bidang kegiatan organisasi pernah ditanganinya di samping kehebatannya sebagai juru dakwah yang selalu menekankan persatuan umat, seperti kepanduan Hizbul Wathan dan pemimpin organisasi Penolong Kesengsaraan Oemat (PKO).

Ia mendirikan Percetakan Muhammadiyah sebagai salah satu sarana komunikasi dan pendidikan umat. Ia menyadari bahwa peningkatan pendidikan tidak mungkin dapat dilepaskan dari penyediaan sekolah yang memerlukan dana yang cukup. Maka dengan rela ia berkeliling ke berbagai kota seperti Jakarta, Pekalongan, dan Surabaya untuk menggerakkan umat bagi pendidikan generasi muda.

Menurut Fakhruddin, umat Islam harus berani menentang pikiran kolot untuk mencapai kemajuan. Untuk mendidik generasi muda yang kelak akan meneruskan sinar Islam, menurutnya sekolah-sekolah agama perlu diperbanyak. Tak hanya itu, metode dalam penyampaian dakwah pun harus terus menerus diperbarui. Dengan berlandaskan pemikiran-pemikiran tersebut, di bawah bendera Muhammadiyah, Fakhruddin giat melakukan pembinaan para calon pemimpin dan dikenal sebagai pembina generasi muda Muhammadiyah.

Kecerdasan Fakhruddin membuatnya dipercaya untuk mengemban berbagai tugas penting. Contohnya, ia pernah dipercaya menjadi pengurus bagian dakwah, bagian utama pustaka, dan bagian pengajaran. Tahun 1921, Fakhruddin juga pernah diutus ke Mekkah untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Pada saat itu, jemaah haji dari Indonesia sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari pejabat-pejabat Mekkah. Tapi dengan usahanya, berbagai hal yang kurang baik itu dapat diatasi. Sekembalinya dari Mekkah, ia pun langsung memprakarsai pembentukan Badan Penolong Haji.

Selain ke Mekkah, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri Konferensi Islam.

Untuk menopang hidupnya, ia mencari nafkah dengan menjadi seorang pedagang. Pendapatannya dari hasil berdagang terbilang cukup besar, tetapi sebagian pendapatan tersebut disumbangkan untuk kepentingan organisasi. Rumahnya pun seringkali dipakai sebagai tempat kursus anggota Muhammadiyah.

Haji Fakhruddin juga giat menulis, hasil tulisannya selain dimuat dalam majalah, dan surat kabar juga dalam bentuk buku, antara lain Pan Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Agama.

Kesibukannya mengurus Muhammadiyah dan usahanya, membuatnya kurang memperhatikan kesehatannya. Menjelang kongres Muhammadiyah di Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)

Yogyakarta pada tahun 1929, ia jatuh sakit. Pada tanggal 28 Februari 1929, ia akhirnya meninggal dunia dan dikebumikan di Pakuncen, Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)

Yogyakarta.

Atas jasa-jasanya kepada negara, Kiai Haji Fakhruddin dianugerahi gelar Lihat Daftar Pahlawan Nasional

pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 162/TK/Tahun 1964, tanggal 26 Juni 1964 . [sp/mentarinews]

Sebuah Janji untuk Ki Bagus Hadikusumo

Sudah 67 tahun berlalu, apa yang kita namakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun sejalan dengan proklamasi tersebut, masih juga mengganjal dihati –bagi sebagian umat yang menyadari-sebuah kesepakatan yang tidak tertunaikan. Sebuah perjuangan yang digugurkan sebelum dilahirkan.Gentlemant’s Agreement bernama Piagam Jakarta.

Sebuah kesepakatan yang bernilai harganya bagi umat Islam, karena mengandung pernyataan tertulis sebuah negara untuk menegakkan syariat Islam. Sebuah pernyataan yang sepantasnya juga kita pertanyakan kembali kehadirannya. Karena ternyata dibangunnya sebuah dasar negara bernama Pancasila bukan hadir dengan kata bulat sepakat belaka. Melainkan proses perdebatan panjang yang tak kunjung usai mulai dari sidang BPUPKI, disepakati bersama untuk sementara, dilanjutkan pada sidang konstituante hingga diputus paksa oleh dekrit Presiden Soekarno 1959.

Awal perjalanan panjang, perdebatan penegakkan syariat Islam dalam lingkup resmi itu, diwarnai oleh seorang sosok ulama besar Indonesia, pemimpin Muhammadiyah kala itu, bernama Ki Bagus Hadikusumo. Perannya dalam mewarnai perdebatan dasar negara ini menjadi semakin terang, ketika sejarah mencatat ia adalah salah seorang yang paling teguh, memperjuangkan Islam dalam mengisi bangsa ini. Dan kalimat putus darinya pula, yang menunda sementara perjuangan syariat Islam, dengan dihapuskannya tujuh kalimat yang berarti itu.

Lahir di Yogyakarta tahun 1890, Ki Bagus Hadikoesoemo, lahir dari keluarga Islami. Ayahnya seorang Lurah Kraton bernama Haji Hasjim Ismail. Tinggal di Yogyakarta, disebelah utara pekarangan, dekat rumah KH Ahmad Dahlan. Anak-anak Haji Hasjim Ismail inilah termasuk yang pertama-tama menorehkan namanya, dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Anak Haji Hasjim yang kedua bernama bernama Daniyalin, kemudian dikenal sebagai Haji Syuja. Beliaulah yang menjadi ketua pertama Hoofdbestur Muhammadiyah, Bagian Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO). Kemudian adiknya bernama Dzajuli, yang kelak kemudian dikenal sebagai Haji Fachrudin. Seorang pemimpin pergerakan Islam, pegiat di surat kabar, pemimpin kaum buruh, yang kemudian terjun pula menjadi tokoh Sarekat Islam.

Dan adik Haji Fachrodin, bernama Hidayat, kelak dikenal sebagai pemimpin Muhammadiyah, bernama Ki Bagus Hadikusumo.[1] Nama Ki Bagus Hadikusumo bukan baru muncul, namun telah lama terjun ke dalam bidang dakwah Islam dan memegang beberapa jabatan penting.[2] Peran pentingnya pula yang kelak membawanya ke Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sebuah Badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia termasuk pula menentukan dasar negaranya.

BPUPKI bersidang mulai 28 Mei 1945. Namun yang tercatat paling menentukan dan mengesankan adalah persidangan mengenai dasar negara. Persidangan mengenai dasar negara ini membentuk dua kubu yang saling berseberangan paham dan pemikirannya, yaitu nasionalis sekular dan nasionalis Islami. Hal ini tercermin dari pidato Supomo, “Memang disini terlihat ada dua faham, ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan Negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan : bukan negara Islam.”[3]

Di dalam Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 1 yang disusun oleh Muhammad Yamin, dicantumkan tiga pidato terpenting yang mewakili nasionalis sekular, yaitu pidato M. Yamin sendiri, Supomo, dan Soekarno. Kelak, pidato 1 Juni 1945, oleh Soekarno ini, yang disebut sebagai lahirnya Pancasila. Namun yang mengherankan dalam buku ini,  tidak ada satupun pidato dari para anggota nasionalis Islami.[4] Hal ini menjadi pertanyaan yang tak terjawab hingga detik ini. Ke mana rimbanya naskah pidato dari pihak Islam ini? Padahal Ki Bagus Hadikusumo termasuk salah satu tokoh nasionalis Islami yang berpidato saat itu, mengenai dasar negara. Pidato Ki Bagus Hadikusumo disimpan oleh anaknya, Djarnawi Hadikusumo, kemudian dibukukan dengan judul Islam Sebagai Dasar Negara.[5] Sebuah judul yang sama, kelak dibacakan oleh Muhammad Natsir dalam sidang konstituante 12 tahun kemudian. [6]

Ki Bagus Hadikusumo menekankan dalam bagian awal pidatonya, bahwa manusia itu hidup bermasyarakat. TIdak bisa hidup, jika tidak menerima pertolongan orang lain. Dan Allah mengirimkan para Nabi agar memimpin masyarakat. Menurut Ki Bagus Hadikusumo, wakil rakyat dalam bermusyawarah, harus dapat berlaku sebagai waris para Nabi dan segala perbuatan harus berdasarkan keikhlasan, suci dari sifat tamak dan mementingkan diri dan golongan sendiri.

Begitu pentingnya sidang BPUPKI karena menentukan dasar negara, sehingga ditengah pidatonya, Ki Bagus Hadikusumo mendoakan para peserta sidang, “Ya Allah berikan kami petunjuk ke jalan yang benar, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat.”

Menurut beliau dalam membentuk negara harus mengikuti cara Nabi dan belajar dari sejarah. Mengetahui penyebab ‘kekusutan’ (begitulah istilah beliau menggambarkan kekacauan) bisa terjadi dan harus dicari penyebabnya. Menurutnya, penyebab kekusutan tadi timbul dari jiwa yang kusut, didorong oleh hawa nafsu jahat dalam dada manusia. Maka menurut beliau, akhlak tiap orang harus dibenahi dan mendapat ajaran-ajaran Islam.

Beliau kemudian melanjutkan, “Bagaimanakah dan dengan pedoman apakah para Nabi itu mengajar dan memimpin umatnya dalam menyusun negara dan masyakarat yang baik? Baiklah saya terangkan dengan tegas dan jelas, ialah dengan bersendi ajaran agama.”

Beliau menerangkan, Islam mengajarkan empat perkara, yaitu Iman, ibadah kepada Allah, amal sholeh dan berjihad di Jalan Allah. Menurutnya jika keempat ajaran ini dimiliki oleh rakyat, maka akan “...alangkah sentausanya, bahagianya, makmur, dan sejahteranya negara kita ini.”

Ki Bagus kemudian menyambungnya, dengan meminta, “…bangunkanlah negara diatas ajaran Islam.” Sebagai dasar, beliau mengutip surar Ali Imron ayat 103 dan Al Maidah ayat 3. Menurutnya, agama seharusnya menjadi tali pengikat yang kuat, bukan malah menjadi pangkal percekcokan dan takut untuk dibicarakan. “Agama adalah pangkal persatuan, janganlah takut di mana pun mengemukakan dan mengetengahkan agama.”

Ia menyindir orang yang takut sekali dan berhati-hati jika hendak membentangkan dan mengetengahkan agama, karena takut terjadi perselisihan. Ia menegaskan, padahal bukan perkara agama saja, yang jika dibicarakan dengan tidak jujur, suci dan ikhlas, akan menimbulkan akibat demikian. Republik, monarki, sarekat atau kesatuan pun dapat menyebabkan hal itu. Menurutnya, semua ini terjadi sebagai akibat dari politik penjajahan yang memecah belah.

Ki Bagus Hadikusumo kemudian mengetengahkan berbagai persoalan negara, yang diberikan solusinya oleh Islam. Dalam hal ekonomi, beliau mengutip surat An-Nahl ayat 14. Kemudian dibidang pertahanan diterangkannya Surat Al Anfal ayat 62, Shof ayat 2-4 dan ayat 10-13. Menurutnya ayat-ayat ‘pertahanan’ tersebut menyuruh umat untuk mencurahkan segala kekuatan perang untuk menggentarkan musuh. Maka diulanginya lagi, “Oleh karena itu bangunlah negara kita ini dengan bersendi agama Islam yang mengandung hikmah dan kebenaran.”

Ki Bagus Hadikusumo juga menyoroti soal pemerintahan yang adil dan kebebasan beragama. Pemerintahan yang adil dan bijaksana berdasarkan budi pekerti yang luhur dan bersendikan permusyawaratan, tidak akan memaksa tentang agama. Ia mendasarkan pada surat An Nisa ayat 5, Ali Imron ayat 159, dan Al-Baqarah ayat 256.

Paparan berikutnya beliau menjawab kekhawatiran seorang yang berpidato sebelumnya. Orang tersebut tidak setuju kalau negara berdasar agama, sebab peraturan agama tidak cukup untuk mengatur negara. Dan menurutnya agama itu tinggi dan suci, jadi janganlah agama dicampurkan dengan urusan negara. Ki Bagus mementahkan pendapat ini. Menurutnya, agama (Islam) telah meresap dan melekat dalam hati pemeluknya. Agama dapat menjadi dasar negara, karena Al Quran yang berisi lebih dari 6000 ayat itu hanya 600 ayat saja yang berbicara mengenai ibadah dan akhirat. Selebihnya mengenai tata negara dan keduniaan. Menurutnya cita-cita umat Islam sejak dahulu, sekarang, hingga yang akan datang, yaitu “…dimana ada kemungkinan dan kesempatan, pastilah umat Islam akan membangunkan negara dan menyusun masyarakat yang didasarkan atas hukum Allah dan Agama Islam.“

Kemudian beliau menambahkan, yang demikian ini memang kewajiban umat Islam tehadap agamanya. Dan apabila tidak berbuat demikian berdosalah dia kepada Allah.

Ki Bagus mengkahwatirkan kaum imperialis yang selalu berusaha melenyapkan agama Islam atau memakainya sebagai alat untuk memecah belah. Menurutnya Negara Islam tidak akan melarang warganya untuk memeluk agama lain dan beribadah menurut kepercayannya. Karena memang begitulah tuntunan Islam. Ia meminta hadirin untuk melihat sejarah Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurasyidin yang memimpin umatnya dengn petunjuk Al Quran dan hukum Islam. Di situlah terdapat teladan yang baik untuk membangun negara. Beliau kemudian bertanya kepada hadirin, kenapa hukum Islam tidak diterapkan pada masa lalu di Indonesia? Pemerintah Hindia Belanda-lah yang selalu menghalangi. Beliau mencontohkan upaya pemerintah kolonial untuk mengganti hukum agama dengan hukum adat. [7] Walau mendapat tentangan hebat, mereka tetap berusaha memaksakannya.

Diakhir pidatonya, ia menukaskan, bahwa, “Agama Islam membentuk potensi kebangsaan lahir dan batin, serta menabur semangat kemerdekaan yang menyala-nyala. Jadikan Islam sebagai asas dan sendi negara!” Menurutnya umat Islam yang 90% di Indonesia ini beriman dengan bersandar kepada Al Quran,  dengan penuh ilmu dan kebijaksanaan, bukan dongengan atau tahayul belaka. Umat Islam sholat lima kali sehari, berpuasa, berzakat, dan walaupun masih lemah ekonominya, tetapi mampu mendirikan beribu-ribu pondok, langgar dan masjid. Dan di masa itu sudah didirkan sekolah-sekolah serta rumah sakit oleh umat Islam. Semua itu menunjukkan bahwa umat Islam, “ karena pengaruh imannya,. Benar-benar mempunyai hidup yang bersemangat, yang pada tiap saat dapat dengan amat mudah dapat dibangkitkan serentak, dengan mengeluarkan api yang berkobar-kobar untuk berjuang mati-matian membela agamanya, serta mempertahankan tanah air dan bangsanya.”

Beliau kemudian memberikan contoh seperti Teuku Umar, Imam Bonjol, Dipnegoro, hingga Sarekat Islam, yang mendapat sambutan rakyat yang begitu besar. Hingga menyatukan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya. Semua itu karena pengaruh agama Islam. Ia lalu mempertanyakan, jika ada yang berkata agama itu tinggi dan suci, dan tidak pantas diterapkan untuk mengurus negara, maka apakah mereka mau bernegara diikat oleh pikiran yang rendah dan tidak suci?
Diakhir pidatonya Ki Bagus Hadikusumo menutup dengan kalimat, “Mudah-mudahan Negara Indonesia baru yang akan datang itu, berdasarkan agama Islam dan akan menjadi negara yang tegak dan teguh, serta kuat dan kokoh. Amien!”[8]

Kelak memang terbukti dalam sidang BPUPKI perdebatan mengenai dasar negara ini berlangsung sengit. Sehingga diputuskan untuk membuat panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan. Ki Bagus Hadikusumo memang tidak termasuk dalam panitia ini. Maka ketika piagam Jakarta telah disetujui oleh panitia sembilan, dan dibawa ke sidang BPUPKI, Ki Bagus Hadikusumo mempertanyakan maksud dasar negara yang kompromistis itu, dan mencantumkan kalimat, “Negara…berdasarkan ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Ia sependapat dengan Kiai Ahmad Sanusi, agar dihilangkan kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya.” Namun usul ini ditolak Soekarno karena anak kalimat Piagam Jakarta tersebut merupakan hasil kompromi dua golongan (Islam dan Sekular).

Persidangan kemudian berlanjut dengan topik-topik lain, namun tiba-tiba Ki Bagus Hadikusumo mengulangi ketidaksetujuannya tentang anak kalimat tersebut. Ki Bagus Hadikusumo dan Soekarno saling memegang teguh pendirian masing-masing. Ketika Ketua Badan Penyelidik, Radjiman Wedyodiningrat, bertanya untuk mengadakan pemungutan suara, Abikoesno Tjorkosoeyoso, salah seorang anggota Panitia Sembian dari pihak Islam, menegaskan kembali bahwa Piagam Jakarta tersebut adalah hasil kompromi dua golongan. Menurutnya kalangan Islam pasti sependapat dengan Ki Bagus Hadikusumo, namun ini adalah sebuah kompromi.

“Kalau tiap-tiap dari kita harus, misalnya…dari golongan Islam harus menyatakan pendirian, tentu saja kita menyatakan, sebagaimana harapan Tuan Hadikusumo. Tetapi kita sudah melakukan kompromi, sudah melakukan perdamaian dan dengan tegas oleh paduka tuan ketua Panitia sudah dinyatakan, bahwa kita harus memberi dan mendapat.” Setelah mendapat penjelasan itu Ki Bagus Hadikusumo akhirnya menerima kesepakatan tersebut. [9]

Hari berikutnya perdebatan bergeser mengenai agama bagi Presiden Republik Indonesia. Sebagian pendapat menyatakan bahwa agama presiden harus Islam, karena ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti yang diusulkan Pratalykrama dan KH Masjkur. [10] Sedangkan pihak yang menolak, seperti Supomo mengingatkan bahwa 95% penduduk Indonesia beragama Islam, maka hal itu menjadi jaminan bahwa presiden yang terpilih pasti beragama Islam. Namun betapa sengitnya perbedaan, diantara anggota sidang sepakat bahwa tugas untuk melaksanakan syariat Islam, diemban oleh pemerintah.[11]

Soekarno dalam perdebatan itu sependapat dengan Supomo dengan alasan yang sama. Ia juga mengingatkan agama presiden tidak perlu disebutkan dalam rancangan undang-undang dasar itu, karena menghindari pertentangan. Namun hal ini membuat kesal A. Kahar Muzakkir, salah seorang tokoh Islam dalam Panitia Sembilan, ketika menyadari usul pihak Islam tidak diindahkan oleh Soekarno. Sambil memukul meja, ia meminta, “Supaya dari permulaan pernyataan Indonesia Merdeka sampai kepada pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu yang menyebut-nyebut Allah atau agama Islam atau apa saja, dicoret sama sekali, jangan ada hal-hal itu.” [12]

Sidang kembali menemui jalan buntu. oleh karena itu, ketua sidang, mengusulkan pemungutan suara. Namun usul ini ditolak oleh Kiai Sanusi yang menganggap urusan agama tidak dapat begitu saja diputuskan oleh suara terbanyak. Dia meminta agar sidang memilih saja usul Kiai Masjkur atau usul Muzakkir.  Soekarno lantas menolak usul Muzakkir. Muzakkir kembali meminta agar sidang memperhatikan usulnya. Saat itulah Ki Bagus Hadikusumo membela tampil mendukung Muzakkir, dan berkata, “Saya berlindung kepada Allah terhadap syetan yang merusak. Tuan-tuan, dengan pendek sudah kerapkali diterangkan disini, bahwa Islam itu mengandung ideologie negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam… Jadi saya menyetujui usul Tuan Abdul Kahar Muzakkir tadi; kalau ideologie Islam tidak diterima, tidak diterima! Jadi nyata negara ini tidak berdiri diatas agama Islam atau negara akan netral. Itu terang-terangan saja, jangan diambil sedikit kompromis seperti Tuan Soekarno katakan ”[13]

 Di sini terlihat kegigihan Ki Bagus Hadikusumo untuk mempertahankan Islam sebagai dasar negara. Sidang ditutup tanpa keputusan apapun. Namun keesokan harinya dicapai kata mufakat dengan mencantumkan agama Presiden. Dan hari itu pula Undang-undang dasar dengan Piagam Jakarta-nya disepakati.

Apa yang terjadi selanjutnya, sejarah berbelok arah dengan sangat tajam. Piagam Jakarta dengan kalimat, “…kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dihapus, dan diganti berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Begitu pula pasal 6 ayat 1 yang menyatakan Presiden beragama Islam dicoret.[14] Kontroversi perubahan ini sudah menjadi polemik yang tak kunjung jelas hingga saat ini sehingga dapat dikatakan sebuah ‘historische vraag (Pertanyaan sejarah).’ [15]

Pernyataan Muhammad Hatta yang menjadi pendorong dihapuskannya piagam Jakarta tersebut masih diliputi awan gelap. Ia mengaku khawatir Indonesia akan terpecah belah jika kalimat tersebut dipertahankan. Sebab petang sebelumnya, ia mengaku didatangi opsir Kaigun, yang menyatakan wakil Protestan dan Katolik menyatakan keberatannya.[16] Namun yang menjadi soal hingga saat ini, sebuah persoalan besar menyangkut dasar negara, digoyangkan oleh orang asing, dan terlebih, Hatta mengaku tidak ingat siapa opsir tersebut. Hal yang sungguh mengherankan, mengingat maha berat dan pentingnya persoalan ini, namun Hatta tak mampu mengingat namanya.

Apa yang terjadi selanjutnya berdasarkan pengakuan Bung Hatta, keesokan harinya ia mengajak Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasjim, Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan (Aceh) untuk membicarakan masalah itu. Hatta kemudian melanjutkan, “….Supaya jangan pecah bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan ‘Ketuhanan yang Maha Esa’.”[17]

Hal ini menjadi krusial dan patut menyita perhatian. Dari keempat orang yang diajak berembuk itu, nama Kasman Singodimedjo, bisa dibilang sebagai pihak yang terjebak dalam hal ini, karena ia tak terlibat mendalam dengan urusan ini.[18] Ia sendiri mengakui dan menyesalkan bahwa ia sebagai orang militer harusnya tidak ikut berpolitik. Ketika dilakukan lobbiying soal perdebatan itu, ia mengaku sebenarnya ingin mempertahankan Piagam Jakarta tersebut, namun ia terdesak pula, bahwa Indonesia harus menyusun undang-undangnya, diantara jepitan Jepang dan Belanda.  Sementara ada keberatan dari pihak Kristen. Ia pun mengakui termakan janji Soekarno, bahwa nanti enam bulan lagi, wakil-wakil bangsa Indonesia berkumpul dalam forum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang sesempurna-sempurnanya.[19] Memang saat akhir sidang BPUPKI, Soekarno menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar yang di buat ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, Revolutie grondwet.

“Nanti kalau kita telah bernegra di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang yang lebih lengkap dan sempurna,” jelas Soekarno.[20]

Kasman menjelaskan bahwa, Soekarno saat lobbiying penghapusan itu, tidak mau ikut-ikut bahkan menjauhkan diri dari ketegangan itu. Suasana saat itu begitu tegang, dan sengit, karena pihak Islam tidak mau begitu saja menerima perubahan tersebut. Namun akhirnya bisa menerima perubahan tersebut. Meninggalkan beban itu kepda Ki Bagus Hadikusumo, karena ia adalah pihak Islam yang belum bisa menerimanya.

Nama Teuku Mohammad Hasan memegang peran penting dalam perdebatan ini. Beliau bukanlah dari golongan nasionalis Islam. Menurut Kasman Singodimedjo, Soekarno meminta Teuku Hasan untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo, seorang ulama yang paling gigih memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Teuku Hasan mengatakan kepada Ki Bagus Hadikusumo, “…yang kita perlukan kini adalah kemerdekaan. Apabila kita terus mempertahankan kepentingan sepihak, bisa-bisa orang Kristen dapat dipersenjatai oleh Belanda. Padahal kita kan maunya merdeka, bukan berperang.” Teuku Hasan juga menjelaskan bahwa, kita (umat Islam) tidak perlu takut, mengingat jumlah umat Islam 90%.

“Kalau kita banyak, kita tidak perlu cemas. Yang penting merdeka dulu, setelah itu, terserah kita mau dibawa ke mana negara ini,” jelas Teuku Hasan.[21] Namun menurut Kasman Singodimedjo, baik KH Wahid Hasjim atau Teuku Hasan, tak mampu meluluhkan Ki Bagus Hadikusumo.  Bung Hatta pun tak bisa. Akhirnya Kasman mencoba meluluhkan hatinya dengan menggunakan bahasa Jawa yang halus. Ia mengatakan,

“Kiyahi, kemarin proklamasi kemerdekaan telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar, sebagai  dasar negara kita bernegara, dan masih harus ditetapkan siapa Presiden dan lain sebagainya, untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan.”

Kasman pun mengingatkan janji Soekarno, “…Kiyahi, dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang sedang kita musyawarahkan hari ini tercantum satu pasal yang menyatakan bahwa, 6 bulan lagi nanti kita dapat adakan Majelis Permusyawaratan Rakyat, justru untuk membuat Undang-Undang yang sempurna. Rancangan yang sekarang ini adalah rancangan Undang-Undang Dasar darurat. Belum ada lagi waktu untuk membikin yang sempurna atau memuaskan semua pihak, apalagi di dalam kondisi kejepit!” Akhirnya berangsur Ki bagus Hadikusumo menerima penghapusan tersebut, disaksikan juga oleh KH Wahid Hasjim, Teuku Hasan, Bung Hatta dan Kasman Singodimedjo sendiri.

Sayangnya janji dari Soekarno,tak terpenuhi dalam waktu 6 bulan, atau bahkan 6 tahun. Janji itu baru dibahas kembali 12 tahun kemudian, saat Indonesia menggelar Sidang Konstituante di Bandung, tahun 1957. Salah satun agendanya untuk menetapkan dasar negara. Terjadi persaingan sengit antara Faksi Islam yang mengusulkan Islam sebagai dasar Negara, dengan faksi lainnya yang mengusulkan Pancasila. [22]

Ketika itu, Ki Bagus Hadikusumo telah wafat. Mr. Kasman Singodimedjo kemudian menagih janji tersebut. Ditengah persidangan, ia berpidato dengan lantangnya, mengingatkan janji tersebut, “…Saudara Ketua, kini juru bicara Isla,m Ki Bagus Hadikusumo itu telah meinggalkan kita untuk selama-lamanya, karena telah pulang ke Rakhmatullah. Beliau telah menanti dengan sabarnya, bukan menanti 6 bulan seperti yang telah dijanjikan kepadanya. Beliau menanti, ya menanti sampai wafatnya. Beliau kini tidak dapat lagi ikut serta dalam Dewan Konstituante ini untuk memasukkan materi Islam, ke dalam Undang-Undang Dasar yang kita hadapi sekarang ini.”[23]

Pidatonya semakin menajam tentang janji itu, tatkala ia mengatakan, “…Saudara ketua, secara kategoris saya ingin tanya, saudara Ketua, dimana lagi jika tidak di Dewan Konstituante yang terhormat ini, Saudara Ketua, di manakah kami golongan Islam dapat menuntut penunaian ‘Janji’ tadi itu? Di mana lagi tempatnya?” Sebuah pidato yang bahkan akhirnya tak mampu membuat janji tersebut tertunaikan. Tak mampu mewujudkan cita-cita dan perjuangan Ki Bagus Hadikusumo hingga saat ini.

oleh: Abu Zhilal

Catatan Kaki:
1.    Mu’arif, Benteng Muhammadiyah. Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Haji Fachrodin (1890-1929), Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2010.
2.    Risalah Sidang BPUPKI – PPKI. 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995.
3.    Ibid
4.    H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta. Dan Sejarah Konsesnsus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis “Sekular” Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959, Putaka-Perpustakaan Salman ITB, Bandung, 1981
5.    Ki Bagus Hadikusuma, Islam Sebagai Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin, Pustaka Rahaju, Jogjakarta. Tanpa tahun terbit. Namun diperkirakan terbit sebelum pemilu 1955. Karena buku ini persiapkan oleh Djarnawi Hadikusumo, “Risalah ini disumbangkan kepada Umat Islam chususnya, bangsa Indonesia umumnya, dalam membentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Majlis Konstituante dengan Pemilihan Umum y.a.d (yang akan dating-pen).”
6.    Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957, Pustaka Panjimas, Jakarta, 2001
7.    Salah satu kebijakan pemerintah  kolonialis Belanda yang mencoba menghilangkan pengaruh Hukum Islam dalam masyarakat dan menggantinya dengan hukum adat.. Lihat, Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia, PT Intermasa, Jakarta, 1986.
8.    Ki Bagus Hadikusuma, Islam Sebagai Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin, Pustaka Rahaju, Jogjakarta. Tanpa tahun terbit. Hal 22.
9.    H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta...Hal 32.
10.    H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta...Hal 34-35.
11.    H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta...Hal 35.
12.    Risalah Sidang BPUPKI – PPKI…Hal 347.
13.    Risalah Sidang BPUPKI – PPKI…Hal 351.
14.    H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta...Hal 41-43.
15.    Prawoto Mangkusasmito,salah seorang tokoh Masyumi yang juga menulis buku tentang Piagam Jakarta ini mengatakan, “Apa sebab rumus ‘Piagam Jakarta’, yang diperdapay dengan susah payah, dengan memeras otak dan tenaga berhari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa kita,kemudian di dalam rapat ‘Panitia Persiapan Kemerdekaan’ pada tanggal 18 Agustus 1945 di dalam beberapa menit saja dapat diubah? Apa, apa,apa sebabnya?” Seperti dikutip Endang S. Anshari, dari buku Prawoto Mangkusasmito, Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Projeksi, Hudaya, Jakarta, 1970.
16.    H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta...Hal 47.
17.    H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta...Hal 46.
18.    Kasman Singodimedjo adalah salah seorang yang menjadi 6 orang anggota tambahan. Kasman sendiri sebelumnya adalah ‘orang militer,’ panglima tentara yang paling berkuasa di Jakarta saat itu. Ia pun menyesalkan keterlibatannya dalam persoalan ini. “Memang saya ada bersalah, yakni mengapa saya sebagai militer kok ikut-ikut berpolitik, dengan memenuhi panggilan Bung Karno segala!?” Ia baru mengetahui penunjukkan dirinya hari itu juga (18 Agustus 1945) yang sangat mendadak. Mungkinkah ia sengaja dipersiapkan Soekarno untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo?
19.    Panitia 75 Tahun Kasman, Hidup itu Berjuang. Kasman Singodimedjo 75 tahun, Bulan Bintang, Jakarta, 1982. Hal 124
20.    H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta...Hal 43.
21.    Drs Dwi Purwoko, DR. MR. T.H. Moehammad Hasan. Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
22.    H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta.
23.    Panitia 75 Tahun Kasman, Hidup itu Berjuang. 

suara-islam.com